WINARTI-UTS MANAJEMEN-SEMESTER 4

Soal

I.       Secara bahasa manajemen artinya mengatur. Unsur-unsur yang diatur kita istilahkan dengam 7m+i. Mengapa 7m+i diatur dan bagaimana mengatur unsur-unsur tersebut dalam konteks persekolahan (satuan pendidikan). Jelaskan dengan rinci.

Jawaban:

Unsur –unsur manajemen 7m+i:

·         Men,

Sumber daya manusia ( guru, kepala sekolah, tenaga administrasi) adalah unsur utama yang menopang keberhasilan pendidikan di sekolah, termasuk sumberdaya yang lain berupa gedung, ruang kelas, tempat praktik, tempat olahraga, kesenian dan sejenisnya.

Manajemen dalam konteks persekolahan, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja.

·         Money,

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam suatu sekolah. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi pendidikan.

·         Methods,

Dalam pelaksanaan manajemen kerja di sebuah persekolahan diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan dalam sebuah persekolahan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.

 Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen persekolahan tetap manusianya sendiri.

·         Materials,

Material dalam dunia pendidikan  untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan / material-material sebagai salah satu sarana. Sebab material dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa material tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

·         Machines,

Penggunaan mesin atau alat bantu seperti penggunaan teknologi akan membawa kemudahan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja dalam suatu sekolah.

·         Market,

Memasarkan sesuatu tentu sangat penting. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan atau mempromosikan sekolah tempat kita bekerja merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah sekolah. Agar masyarakat dan peserta didik dapat berpartisipasi langsung untuk kepentingan sekolah.

·         Minutes,

Waktu yang efisien dan efektif sangat diperlukan dalan manajemen sekolah. Agar segala rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar dan terintegrasi.

·         Information

Segala informasi yang digunakan dalam melakukan kegiatan di suatu sekolah.

Ø  Unsur-unsur tersebut diatur agar 7m+i lebih berdaya guna (efisien), berhasil guna (efektif), terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.

Ø  Cara mengaturnya melalui proses dari urutan fungsi manajeman yaitu planning, organizing, directing, budgeting, implementing, controling, evaluating, and communicating.

II.    Terdapat (7) tujuh garapan manajemen sekolah atau istilah lainnya sebagai komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Bagaimana konsep ke tujuh komponen MBS tersebut dan apa masalah dalam pelaksanaannya di sekolah.

Jawaban:

Konsep dari komponen-komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah :

a.       Manajemen kurikulum dan program pengajaran

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu sekolah merealisasikan dan menyesuaiakan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Disamping itu, sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.

Menurut Nurkholis (2003: 45) menyatakan bahwa: “Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.” Jadi intinya adalah dalam pengelolaan kurikulum yang bersifat nasional, sekolah tidak berhak mengurangi isinya. Yang boleh dikembangkan adalah muatan lokal yang disesuaiakan sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah masing-masing.

Sekolah diharapkan pula dapat mengembangkan program pengajaran serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program sekolah, kepala sekolah sebagai pimpinan bertindak selaku manajer dalam organisasi, ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ada empat langkah yang harus dilakukan. Menurut Mulyasa (2009: 41), empat langkah tersebut yaitu: menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

Ø  Masalah dalam konsep dari komponen Manajemen Kurikulum dan program pengajaran:

Kebijakan pemerintah pusat di bidang kurikulum dan pengajaran masih tidak menentu, selalu bergonta-ganti dan tidak ada yang berkelanjutan. Sehingga dalam implementasinya tidak terkoordinasi dengan baik. Seharusnya pemerintah rencana strategis  pendidikan nasional dalam jangkan panjang  (misalnya 25 tahun) yang dapat dijadikan pedoman bagi tiap pemerintahan untuk implementasinya.

b.      Manajemen tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan di sekolah adalah  guru sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan.  Menurut Mulyasa (2009: 42) manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan  pengembangan  pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, (7) penilaian pegawai.

Adanya pembagian tugas yang jelas antara ketenagaan yang satu dengan yang lainnya akan menunjang kelancaran dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Mengenai pengelolaan ketenagaan, Nurkholis (2003: 46) menyatakan bahwa: Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan pegawai) secara pribadi. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan, seperti data kepegawaian tenaga kependidikan, seperti daftar riwayat pekerjaan, latar belakang pendidikan dan kondisi pegawai untuk membantu kelancaran MBS di sekolah yang dipimpinnya.

Ø  Masalah dalam konsep dari komponen Manajemen tenaga kependidikan:

Dari pengalaman saya di sekolah menengah atas. Masalah tenaga pendidikan merupakan salah satu hal yang penting. Karena guru adalah seorang yang menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Namun ada masalah yang dihadapi yaitu tentang penilaian pegawai.

Di sekolah saya ada salah satu guru yang pemalas. Jika satang mengajar selalu terlambat, sering tidak masuk kelas. sepertinya tidak ada sanksi yang membuat mereka menjadi takut. Sistem penilaianpun sekaakan tidak difungsikan dengan baik. Terdapat beberapa guru yang memiliki masalah yang sama, namun tidak ada tanggapan dari kepala sekolah.

c.       Manajemen kesiswaan

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik (siswa), mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. ( Mulyasa : 2009)

Tujuan dari manajemen kesiswaan yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.

Ø  Masalah dalam konsep dari komponen Manajemen kesiswaan:

Belum adanya pengawasan yang baik dalam mengatur manajemen kesiswaan disekolah. Karena banyak siswa yang masih suka bolos, tidak taat tata tertib,kurang adanya keteraturan dan disiplin.

d.      Manajemen keuangan dan pembiayaan

Uang merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang dianggap penting,  dan termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu, uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang bersifat nirlaba (nonprofit), bukan untuk mencari keuntungan seperti halnya perusahaan. Oleh karena itu, manajemen keuangannya memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain (Mulyasa, 2011:47).

Manajemen keuangan adalah kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam kebijakan keuangan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan keefektifan.

Ø  Masalah dalam konsep dari komponen Manajemen keuangan:

Mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

e.       Manajemen sarana dan prasarana pendidikan

Menurut Ketentuan Umum Permendiknas no. 24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, maka komponen tersebur merupakan sarana pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam menunjang sistem pendidikan Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, inventarisasi dan penghapusan serta penataan ( Mulyasa, 2011:50).

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah.

Ø  Masalah dalam konsep dari komponen Manajemen sarana dan prasarana:

Masih banyak sekolah-sekolah yang di daerah pedalaman atau bahkan daerah tertinggal yang sarana dan prasarananya belum memadai.  Banyak siswa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menuntut ilmu karena akses jalan menuju sekolahnya sangat jauh dan sulit.

f.       Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Menurut Mulyasa (2009: 50) tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:

·         Memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak;

·         Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat;

·         Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Gambaran dan kondisi sekolah dapat diinformasikan ke masyarakat melalui laporan kepada orang tua siswa,  pameran sekolah, open house, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah siswa (home visit), penjelasan oleh staf sekolah, siswa itu sendiri, serta laporan tahunan. Tujuan  dari hubungan sekolah dengan masyarakat  ini adalah meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial {Nurkholis (2003).

Ø  Masalah dalam konsep dari komponen Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat:

Masih adanya kesenjangan antara pihak sekolah dengan masyarakat. Masyarakat terkadang masih enggan untuk bekerja sama dengan pihak sekolah.

g.      Manajemen layanan khusus

Menurut Mulyasa (2009: 52) manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah.

1.      Manajemen perpustakaan

Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik akan menunjang perkembangan peserta didik dalam hal perkembangan pengetahuan. Disamping itu juga memungkinkan bagi guru untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalnya belajar individual.

2.      Manajemen Kesehatan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan pengetahuan saja, tetapi juga harus meningkatkan jasmani dan rohani siswa. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, maka di sekolah diadakan UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah ) dan pendirian tempat ibadah.

3.      Manajemen Keamanan

Sekolah mengatur keamanan di lingkungan sekolah dengan tujuan memberikan rasa tenang dan nyaman dalam mengikuti proses belajar dan mengajar bagi komponen sekolah.

Ø  Masalah dalam konsep dari komponen Manajemen layanan khusus:

Kurangnya layanan kesehatan di sekolah untuk sekolah menengah atas. Perlunya digalakkan rutinitas layanan kesehatan yang rutin datang kesekolah untuk mengecek kesehatan siswa. Apalagi sekarang banyak anak-anak Indonesia yang mengkonsumsi narkoba, rokok, minuuman beralkohol. Jika ada layanan kesehatan yang rutin datang ke sekolah, dapat mencegah hal negatif tadi sejak dini.

III. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan implementasi manajemen pendidikan di sekolah.

1.      Jelaskan sejarah munculnya MBS di indonesia.

Jawaban:

Di Indonesia munculnya gagasan MBS sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Pengelolaan pendidikan di Indonesia selama ini sangat bersifat sentralistik, di mana pusat sangat dominan dalam pengambilan keputusan, sebaliknya daerah dan sekolah bersifat fasif hanya sebagai penerima dan pelaksana perintah pusat.

Pola kerja sentralistik itu sering mengakibatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ril sekolah dengan perintah dengan perintah atau apa yang digariskan oleh pusat. Sistem sentralistik dinilai kurang bisa memberikan pelayanan yang efektif dan tidak mampu menjamin kesinambungan kegiatan lokal. Oleh karena itu perlu adanya formula baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Formula baru itu memungkinkan sekolah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, yang menuntut peran serta masyarakat secara optimal. Dengan dasar inilah muncul penerapan MBS di Indonesia.

Penerapan MBS di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya undang-undang No.25 tahun 2000 tentang Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000-2004. Konsep MBS ini kemudian tertuang dengan jelas dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 Yaitu :

·         Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

·         Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia menggunakan model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) muncul karena beberapa alasan antara lain, pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemampaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.

Kedua sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Ketiga, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mencipatakan transparansi dan demokrasi yang sehat. MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh Karena itu MBS di Indonesia merupakan pola baru dalam di dunia pendidikan yang diharapkan dapat memberikan angin segar terhadap peningkatan mutu pendidikan.

2.      Apa konsep MBS dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikannya serta bagaimana pemecahan terhadap kendala tersebut.

Jawaban:

Konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang bernuansa otonomi, kemandirian dan demokratis

1.      Otonomi, mempunyai makna bahwa kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah dalam mencapai tujuan sekolah (mutu pendidikan) menurut prakarsa berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dalam bingkai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.      Kemandirian, mempunyai makna bahwa dalam pengambilan keputusan tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memilih strategi dan metoda dalam memecahkan persoalan yang ada, mampu menyesuaikan dengan kondisi
lingkungan serta peka dan dapat memanfaatkan peluang yang ada.

3.      Demokratif, mempunyai makna seluruh elemen-elemen sekolah dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah (mutu pendidikan) sehingga memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen warga sekolah.

Ø  Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan MBS:

Jawaban:

Otonomi ternyata bukan pekerjaan yang mudah dilakukan oleh sekolah. Karena eksistensi sekolah juga ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam menjalin hubungan-hubungan sosial yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, bahwa dinamika sekolah terkait dengan kondisi input dan proses dalam mekanisme pembelajaran. Sedangkan dari segi eksternal , sekolah tidak bisa lepas dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pembangunana pendidikan.

1.      Tidak Berminat Untuk Terlibat

Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran.

Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu.

2.      Tidak Efisien

Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu.

3.      Pikiran Kelompok

Setelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit “pikiran kelompok.” Ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis.

4.      Memerlukan Pelatihan

Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya.

5.      Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab Baru

Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan.

6.      Kesulitan Koordinasi

Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah.Apabila pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan sejak awal, mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah ditangani sebelum penerapan MBS.

Dua unsur penting adalah pelatihan yang cukup tentang MBS dan klarifikasi peran dan tanggung jawab serta hasil yang diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, semua yang terlibat harus memahami apa saja tanggung jawab pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh siapa, dan pada level mana dalam organisasi.

Anggota masyarakat sekolah harus menyadari bahwa adakalanya harapan yang dibebankan kepada sekolah terlalu tinggi. Pengalaman penerapannya di tempat lain menunjukkan bahwa daerah yang paling berhasil menerapkan MBS telah memfokuskan harapan mereka pada dua maslahat: meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan lebih baik.

Ø  Pemecahan masalah terhadap kendala implementasi MBS:

Jawaban:

·         Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan interuksional serta non-instruksional

·         Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif terutama kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum.

·         Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.

·         Semua pihak harus menyadari peran serta tanggung jawabnya secara sunggu-sungguh.

·         Adanya quidelines dari Departemen pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien.

·         Sekolah harus memiliki transparansi dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.

·         Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa.

·         Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, pembangunan kelembagaan, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran evaluasi atas pelaksanaan di lapangan, dan dilakukabn perbaikan-perbaikan (Nurkolis, 2005:132 – 134)

3.      Apa ukuran keberhasilan implementasi MBS.

Jawaban:

·         Mensosialisasikan konsep MBS ke seluruh warga sekolah melalui seminar, diskusi, forum ilmiah, dan media masa

·         Melakukan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh sekolah dalam rangka mengubah manajemen berbasis pusat ke MBS.

·         Merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan MBS, berdasarkan tantangan yang dihadapi.

·          Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu diperlukan untuk mencapi tujuan situasional dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapan 

·         Menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktor nyata melalui analisis.

·         Memilih langkah-langkah pemecahan persoalan yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap.

·         Membuat rencana jangka pendek, menengah, panjang  beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut.

·         Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS

·         Melakukan penentuan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil MBS (Nurkolis, 2004:136)

Sehubungan dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka desentralisasi pendidikan di Indonesia, maka keberhasilan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sedikitnya dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu efektivitas, efisiensi dan produktivitas (Mulyasa, 2004:81)

Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapai tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana efektivitas pendidikan pada umumnya, berarti bagaimana Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, manjalin partisipasi masyarakat, mendapat dan memanfaatkan sumber dana, sumber daya,  dan sumber belajar (sarana dan prasarana) untuk mewujudkan tujuan sekolah.

Efisiensi yakni perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Artinya suatu kegiatan dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Sedangkan produktivitas dalam dunia  pendidikan yakni keseluruhan minimal. Sedangkan produktivitas dalam dunia pendidikan yakni keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di samping dilihat dari segi efektivitas, juga perlu dianalisi dari segi efisiensi untuk melihat produktivitas.

Lebih lanjut Mulyasa (2004:59) mengemukakan, agar impelementasi Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diterapkan secara menyeluruh di Indonesia pada umumnya dan di kabupaten/propinsi pada khususnya terkait kondisi sekolah pada saat krisis sekarang ini sangat bervariasi di lihat dari segi kualitas, lokasi sekolah dan partisipasi masyarakat (orang tua). Dan kondisi inilah tampaknya yang akan menjadi permasalahan yang rumit dan harus di prioritaskan penyelesaiannya pasca krisis.

Oleh karena itu, agar manejemen berbasis sekolah (MBS) dapat di implementasikan secara optimal, baik krisis maupun pada pasca krisis dimasa mendatang, perlu adanya strategi dalam penerapannya.

1.      Pengelompokan Sekolah    

Dalam rangka implementasi Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan menejemen dengan mempertimbangkan kondisi, lokasi dan kualitas sekolah. Dalam hal ini ditemukan tiga kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Kondisi di atas mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan menejemen sekolah untuk mengimplementasikan menejemen berbasis sekolah (MBS) berbeda satu kelompok sekolah dengan kelompok lainnya.

2.      Pentahapan implementasi menejemen berbasis sekolah (MBS)    

Sebagai suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan, selain perlu memperhatikan kondisi sekolah, implementasi MBS juga memerlukan pentahapan yang tepat atau harus dilakukan secara bertahap. Penerapan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan memerlukan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan pertahapan impelementasi menejemen berbasis sekolah (MBS) ini, secara garis besar, fattah, 2000 (dikutip mulyasa, 2004:62 ) membaginya menjadi tiga tahap yaitu: sosialisasi, piloting, dan desiminasi.           

a.       Tahap sosialisasi merupakan tapahan penting mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya tidak mudah menerima perubahan, tahap piloting merupakan tahap uji coba agar penerapan Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak mengandung resiko, efektivitas model uji coba memerlukan persyaratan dasar, yiatu akseptabilitas, akuntabilitas, reflikabilitas dan sustainabilitas.

b.      Tahap poling merupakan tahap uji-coba agar penerapan konsep MBS tidak mengandung risiko. Efektifitas model uji-coba ini memerlukan persyaratan dasar, yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, reflikabilitas, dan sustainabilitas.

Akseptabilitas artinya adanya penerimaan dari para tenaga kependidikan, khususnya guru dan kepala sekolah. Akuntabilitas artinya program MBS harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara konsep, operasional, pendanaannya. Reflikabilitas artinya model MBS yang diuji-cobakan dapat direfleksikan di sekolah lain sehingga perlakuan yang diberikan kepada sekolah uji-coba dapat dilaksanakan di sekolah lain. Sustainbilitas artinya program tersebut dapat dijaga kesimangbungannya setelah uji coba dilaksanakan.

c.       Tahap diseminasi merupakan tahapan memasyarakatkan model menejemen MBS yang telah di uji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya secara efektifitas dan efisien.         

3.      Perangkat implementasi Menejemen Berbasis Sekolah

Implementasi Menejemen Berbasis Sekolah (MBS) memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman (guidelines) umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan. Prangkat implementasi ini diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek.

Rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan MBS. Rencana sekolah merupakan perencanaan sekolah untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh sekolah sendiri bersama dewan sekolah. Adapun yang terkandung dalam rencana tersebut adalah visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan prioritas-prioritas yang akan dicapai, serta strategi-strategi untuk mencapainya.

IV. Jelaskan makna dan maksud rencana pengembangan sekolah.

Jawaban:

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah. RPS berfungsi untuk memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka menuju tujuan sekolah yang lebih baik (peningkatan, pengembangan) dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), mulai sekarang setiap sekolah pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan termasuk PAUD harus memenuhi SNP tersebut. Salah satu upaya untuk mencapai SNP, setiap sekolah wajib membuat RPS.

Standar Nasional Pendidikan yang harus dicapai oleh tiap sekolah tersebut meliputi standar kelulusan, kurikulum, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan. Sangat dimungkinkan suatu sekolah telah memenuhi standar kelulusan tetapi fasilitasnya belum standar atau sebaliknya. Suatu sekolah sekarang kondisinya kurang dalam standar fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, buku, dan sebagainya dan secara bertahap akan dipenuhi selama kurun waktu tertentu. Sementara itu kondisi gurunya telah memenuhi SNP. Begitu seterusnya pada aspek-aspek lainnya. Suatu sekolah dimungkinkan dalam waktu lima tahun mampu mencapai SNP, sementara itu terdapat sekolah untuk mencapai SNP memerlukan waktu 15 tahun. Semua itu sangat tergantung kepada unsur-unsur yang ada di sekolah itu sendiri. Dan apabila suatu sekolah telah memenuhi SNP, maka diharapkan akan mampu menyelenggarakan pendidikan secara efektif, efisien, berkualitas, relevan, dan mampu mendukung tercapainya pemerataan pendidikan bagi masyarakat luas.

V.    Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) terdapat lima langkah besar yang harus dilalui, yaitu menentukan kondisi sekolah saat ini, menentukan kondisi yang diharapkan, menyusun program dan kegiatan, menyusun rencana anggaran sekolah, dan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

1.      Jelaskan masing-masing langkah tersebut.

Jawaban:

a.       Menentukan kondisi sekolah saat ini, terdapat beberapa instrumen yaitu:

·         Kondisi Nyata Saat Ini

·         Standar Acuan Sekolah

·         Tantangan

b.      Menentukan kondisi sekolah yang diharapkan, terdapat beberapa instrumen yaitu:

·         Visi

·         Misi

·         Tujuan

·         Sasaran

·         Indikator Kinerja

c.       Menyusun program dan kegiatan, terdapat beberapa instrumen yaitu:

·         Program

·         Kegiatan

·         Indikator kegiatan

·         Jadwal kegiatan

d.      Menyusun rencana anggaran sekolah, terdapat beberapa instrumen yaitu:

·         Perhitungan Biaya Satuan

·         Rencana Biaya Program

·         Perhitungan Biaya Operasional

·         Rencana Pendanaan

·         Penyesuaian Biaya Dengan Sumber Dana

e.       Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT):

·         Sasaran Tahun

·         Program dan Kegiatan Operasional

·         Bulan

f.       Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS):

·         Penerimaan

-          Sisa Tahun Lalu

-          Pendapatan Rutin

-          Bantuan Operasional Sekolah (Bos)

-          Bantuan

-          Pendapatan

·         Pengeluaran/Belanja

-          Program Sekolah

-          Non Programsekolah

2.      Dalam menyusun RKS, RKT, dan KRAS melibatkan stakeholder. Jelaskan empat peran komite sekolah dan TPS.

Jawaban:

Ø  Peran komite sekolah:

·         Pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam penjabaran kegiatan operasional dari peran Komite Sekolah selaku pemberi pertimbangan melaksanakan berbagai kegiatan seperti:

a.       mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat.

b.      memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala sekolah dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan kegiatan Sekolah.

c.       menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepala sekolah.

d.      menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi secara tertulis, kepada sekolah dengan tembusan Kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan.

e.       memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan.

f.       memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh Kepala Sekolah, memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno Komite Sekolah.

·         Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam peran pemberian dukungan komite sekolah melaksanakan beberapa kegiatan seperti:

a.       memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler.

b.      mencari bantuan dana dari dunia industri untuk biaya pembebasan utang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

c.       melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa.

·         Pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Sedangkan peran sebagai pengontrol Komite Sekolah melakukan beberapa hal seperti:

a.       meminta penjabaran kepala sekolah mengenai hasil belajar siswa.

b.      menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari masyarakat.

c.       menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil pengamatan Komite Sekolah terhadap sekolah

·         Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Keputusan Mendiknas No.004/U/2002).

Peran sebagai penghubung/mediator Komite Sekolah melaksanakan berbagai kegiatan seperti:

a.       membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat.

b.      mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidensial dengan kepala sekolah dan dewan guru.

c.       mengadakan kunjungan atau silaturrahmi ke sekolah, atau dengan dewan guru di sekolah.

d.      bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni.

e.       membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan skateholderpendidikan dengan dunia usaha/dunia industri.

f.       mengadakan penjajakan kerja sama dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah.

Ø  Peran TPS:

·         Melakukan koordinasi dengan sesama anggota untuk menyusun RKS;

·         Mengumpulkan data terkait  evaluasi diri sekolah/madrasah;

·         Menyusun RKS, RKT, dan RKAS  sesuai  dengan  kaidah  penyusunan RKS, RKT, dan RKA yang baik;

·         Melakukan  konsultasi  RKS, RKT;

·         RKAS  ke  masyarakat  sekolah/madrasah  untuk mendapatkan masukan;

·         Melakukan sosialisasi RKS, RKT, dan RKAS kepada masyarakat  dan  pemangku kepentingan untuk mendapat dukungan terhadap RKS /RKT/RKAS;

·         Melakukan pemutakhiran RKS /RKT/RKAS.